Penulis: Admin PUPR Mubar

LAWORO –  Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati, Selasa (27/12/2022).

Sosialisasi perda tentang sempadan jalan, sungai dan pantai ini turut dihadiri Pj Bupati Mubar Bahri, Sekda Mubar LM Husein Tali, Kepala Bappeda Mubar Raden Djamun Sunyoto, Kabag Hukum Yuliana,  Kadis PUPR Mubar Agus Salam Rua, camat dan seluruh kepada desa.

Pj Bupati Mubar Bahri menjelaskan, pemda menetapkan Perda Nomor 3 tahun 2022 tentang sempadan jalan, sungai dan pantai agar ke depan pengaturan garis sempadan dapat diatur sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana memanfaatkan sempadan jalan, sungai dan pantai ini.

“Salah satu contohnya, ketika kita akan mendirikan bangunan ada izin mendirikan bangunan (IMB). Maka, IMB ini akan memperhatikan garis sempadan jalan, sungai maupun pantai,” kata Bahri.

Menurut Bahri, perda tentang sempadan jalan, sungai dan pantai nantinya akan berdampak pada peraturan daerah (perda) tentang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Di mana salah satu tugas Satpol PP adalah menegakkan perda.

“Jika nanti ada masyarakat melanggar pengaturan garis sempadan ini maka Satpol PP kita akan melakukan penertiban. Jadi, kita sudah tetapkan garis sempadan jalan, sungai dan pantai,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas PUPR Mubar Agus Salam Rua mengungkapkan, tujuan ditetapkannya perda ini sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib dan berkelanjutan. Selain itu, juga dapat menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

“Misalnya, garis sempadan bangunan (GSB) dari jalan arteri primer itu ukurannya dari as jalan sekitar 20 meter. Untuk jalan lingkungan atau gang itu ukurannya 4,5 meter dari as jalan,” jelasnya.

Agus menambahkan, untuk garis sempadan sungai (GSs) yakni untuk sungai yang tidak bertanggul adalah jarak bangunan ke sungai itu sekitar 100 meter dari pagar. Sementara, untuk sungai yang bertanggul permanen adalah 5 meter dari pagar.

Kegiatan normalisasi saluran yang melintasi kawasan pembangunan Masjid Agung Muna Barat sejak tadi pagi sampai sore ini telah berhasil mengatasi genangan air pada kawasan pembangunan Masjid Agung. Dalam normalisasi tersebut dilakukan perbaikan arah saluran air dari outlet deucker jalan nasional menuju sungai tiworo. Ada 3 titik yang dilakukan pembenahan   sehingga air dapat mengalir lancar menuju sungai tiworo.

Kendala yang dihadapi kondisi dasar tanah galian ditemukan batu batu keras sehingga menyulitkan penggalian. “Jika nantinya proyek pembangunan Masjid Agung ini dilaksanakan sebaiknya bersamaan dengan normalisasi saluran secara permanen dan pembangunan tanggul saluran sehingga air tidak menggerus timbunan pada lahan masjid”.

InsyaAllah pada senin tanggal 4 akan dilakukan penimbunan areal tempat peletakan batu pertama. Kita akan kembali memobilisasi alat berat berupa excavator dan grader. Kedua alat tersebut sudah kami siapkan dan mobil dump truck. InsyaAllah jika tidak ada aral  melintang akan dilakukan secepat mungkin.

Penulis: Surachman

 

Kawasan Bumi Praja Laworoku yang merupakan areal pembangunan gedung negara berupa Kantor Bupati, Kantor DPRD dan sarana penunjang pemerintahan lainnya adalah kawasan yang rentan terhadap genangan air karena kawasan tersebut secara topografi landai dan cekung serta dilintasi oleh aliran air dari Bendung Marobea. Kondisi ini lah yang melatar belakangi Tim PUPR Muna Barat untuk melihat kondisi faktual di lapangan sesaat setelah hujan deras terjadi pada Rabu 29 Juni 2022 yang lalu.

Tim PUPR menemukan fakta lapangan bahwa kanal yang telah dibangun tidak cukup lagi menampung volume air yang diarahkan pada sungai tiworo akibat debit air yang sangat besar dan adanya longsoran pada beberapa titik pematang kanal mengakibatkan air melimpas dan masuk pada kawasan perumahan dan pertanian masyarakat.

Berdasarkan fakta lapangan di atas, Tim PUPR telah merumuskan beberapa langkah teknis yang harus dilakukan diantaranya yaitu pembangunan kanal yang menerus dari Bendung Marobea yang saat ini melintasi kawasan Bumi Praja Laworoku, Pembangunan tanggul kanal yang telah ada, Pelebaran outlet yang melintasi jalan nasional lagadi tondasi khususnya di sekitar Lakalamba dan Wandoke, serta pembangunan kolam retensi (bozem) pada beberapa titik di dalam kawasan Bumi Praja Laworoku. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengendalikan air sehingga tidak berpotensi destruktif pada kawasan tersebut. Apalagi pada kawasan itu nantinya akan ada objek fital milik daerah.

Penulis: Surachman

Dinas PUPR Muna Barat terus bergerak cepat mendukung program pembangunan Masjid Agung Muna Barat yang telah dicanangkan oleh Pj Bupati Muna Barat. Hari ini Jum’at, 1 Juli 2022 Tim PUPR telah menurunkan tim surveynya dan alat ukur elevasi. Dibawah komando langsung Kadis PUPR La Ode Butolo, tim survey tadi telah mengambil data elevasi untuk keperluan penimbunan areal pembangunan masjid dan normalisasi sungai pada kawasan tersebut. “Kondisi topografi tanah yang cukup cekung dan ada beda tinggi antara 1 – 2 meter dengan permukaan jalan nasional serta adanya saluran eksisting pada areal pembangunan merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan konstruksi. Namun kami yakin pihak konsultan dibawah supervisi kami dapat menentukan perlakuan yang tepat sehingga tahapan konstruksi Masjid Agung nantinya tidak terganggu.

Kami sudah mencermati salah satu prioritas utama adalah bagaimana mengamankan daerah tersebut dari luapan air sehingga salah satu skenario yang mesti dilakukan adalah kanalisasi dan perkuatan tebing kanal sehingga air tidak mengancam bangunan itu nantinya. InsyaAllah melalui skenario pembangunan yang tepat maka pembangunan Masjid itu nantinya tak akan mendapat kendala berarti.

Hasil survey itu akan menjadi bahan laporan Kepala Dinas PUPR kepada Pj Bupati Muna Barat sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Tim PU PR insyaAllah sigap mendukung kebijakan pembangunan yang telah direncanakan oleh Pj Bupati Muna Barat. Apalagi Masjid Agung Muna Barat nantinya akan menjadi bangunan yang iconik karena tema arsitekturalnya mengusung kearifan lokal masyatakat Muna Barat. Masjid ini akan menjadi salah satu bangunan religi yang khas dan dapat menjadi magnet umat untuk beribadah dan berwisata religi.

Penulis: Surachman

Rencana pembangunan Masjid Agung Muna Barat yang telah dicanangkan oleh Pj. Bupati Muna Barat Dr. BAHRI, S.STp., M.Si sebagai salah satu program prioritas dalam masa kepemimpinannya mendapat dukungan Dinas PUPR Kab. Muna Barat. Dinas PUPR Kab. Muna barat selaku leading sector teknis yang salah satu tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur dan gedung menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan agenda pembangunan Masjid Agung Kabupaten Muna Barat.  “Kadis PUPR Kab. Muna Barat bersama tim telah mengecek lokasi pembangunan masjid tersebut dan sebagai langkah awal akan dilakukan penimbunan dan normalisasi saluran pada areal kawasan pembangunan masjid tersebut”.

Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan agenda peletakan batu pertama pembangunan masjid yang insyaAllah akan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara H. ALI MAZI, SH pada bulan juli mendatang. “Sesuai petunjuk Bapak Pj Bupati Dinas PUPR Kab. Muna Barat diminta menyiapkan areal berkaitan dengan agenda peletakan batu pertama pembangunan masjid”. Tim kami saat ini tengah menghitung kebutuhan luas areal yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan dan panjang saluran yang akan dinormalkan. Posisi alat berat saat ini sudah stand by dan akan dimobilisasi pada areal tersebut. InsyaAllah Dinas PU PR siap gerak cepat merealisasikan program program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bapak Pj Bupati. Apalagi ini menyangkut pembangunan rumah ibadah yang akan menjadi tempat beribadah dan bagian dari upaya pengembangan wisata religi di Kabupaten Muna Barat.

Penulis : Surachman

Menindaklanjuti arahan Pj. Bupati Muna Barat terkait rencana Pembangunan Kawasan Perkantoran pada Bumi Praja Laworoku, Dinas PUPR telah menurunkan alat berat berupa exavator dan grader untuk membersihkan jalur jalan pada kawasan Bumi Praja Laworoku. Pada sabtu 25 Juni yang lalu pak Pj. Bupati sudah mengecek jalan yang yang sudah diland clearing kembali yang saat ini terdapat 7 segmen dan 1 jalur eksekutif dimulai dari tugu kuda lakalamba. Penataan jaringan jalan dalam kawasan perkantoran Bumi Praja Laworoku menjadi satu bagian tak terpisahkan dengan Pembangunan Gedung Negara berupa Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Rujab serta Mall Pelayanan Publik. Sedangkan khusus jalur eksekutif yang merupakan jalan akses utama ke Bumi Praja Laworoku saat ini kondisi lebar eksisting 16 meter. Jika memungkinkan ruang milik jalannya direncanakan dapat mencapai 40 meter sehingga akses menuju ke kawasan Bumi Praja Laworoku bisa sangat lebar dan memadai. Tentu ini sesuai konsep Bumi Praja Laworoku sebagai kompleks perkantoran terpadu sehingga membutuhkan akses  yang mantap dari dan menuju kawasan perkantoran ini.

Selain penanganan jalan akses Bumi Praja Laworoku, saat ini sesuai arahan Kepala Dinas PUPR Muna Barat, Tim PU tengah bekerja mendesain penanganan jalan eksekutif dan bangunan pelengkapnya serta merencanakan jalur akses kawasan Bumi Praja Laworoku menuju ke kawasan RSUD Muna Barat. Setelah tim survey kami turun secepatnya akan menjadi bahan laporkan Kadis PUPR Muna Barat pada pak Pj. Bupati, “sesuai arahan Kadis PU PR Muna Barat hasil kerja tim survey akan menjadi bahan pertimbangan Pak Pj. Bupati dalam menentukan anggaran yang akan digelontorkan”. Prinsipnya kami siap menyukseskan agenda agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh pak Pj. Bupati Muna Barat khususnya dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworoku tutup mantan Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat  (Korkom) ITS Surabaya.

Penulis: Surachman